Jakarta (9/3) ldiimuba.or.id. Pemerintah memperketat pengeluaran negara dengan melakukan efisiensi di berbagai kementerian. Meskipun langkah ini bertujuan menjaga stabilitas keuangan tanpa mengurangi kualitas layanan publik, ketidakpastian ekonomi global tetap menjadi tantangan yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, DPP LDII mengimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup sederhana dan tetap produktif dalam menghadapi situasi ini.

Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menyoroti dampak dari kondisi ekonomi global, salah satunya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai industri berorientasi ekspor. “Sejak akhir 2024 hingga kuartal pertama 2025, puluhan ribu pekerja telah mengalami PHK, terutama di Pulau Jawa,” ungkapnya.

Sebagai respons, pemerintah telah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan dapat menyerap hingga 15 juta tenaga kerja atau sukarelawan. Namun, menurut KH Chriswanto, program ini masih menghadapi kendala dalam aspek pendanaan dan operasional, sehingga belum berjalan optimal.

Hidup Efisien dengan Semangat Muzhid-Mujhid

Di tengah situasi yang menantang ini, KH Chriswanto menekankan pentingnya menerapkan konsep muzhid-mujhid dalam Islam—hidup hemat tanpa berlebihan, tetapi tetap bekerja keras. “Kita tidak boleh larut dalam kesulitan atau hanya bersikap prihatin. Sebaliknya, kita harus tetap berusaha dan beradaptasi dengan kondisi yang ada,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa menghadapi PHK menjelang Ramadan dan Idul Fitri memerlukan sikap tawakal dan ketenangan. “Jangan merespons dengan emosi karena itu hanya memperburuk keadaan. Sebaliknya, carilah peluang baru dan alternatif pekerjaan,” imbuhnya.

KH Chriswanto juga mendorong masyarakat untuk meningkatkan kepedulian sosial, terutama bagi mereka yang mampu. “Bagi keluarga yang memiliki rezeki lebih, bantulah mereka yang sedang kesulitan akibat PHK atau usaha yang bangkrut. Dengan kebersamaan, kita bisa mengatasi masalah ekonomi jangka pendek ini,” jelasnya.

Optimalisasi Pendapatan Daerah untuk Stabilitas Ekonomi

KH Chriswanto turut mengajak kepala daerah yang baru saja terpilih dalam Pilkada untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai solusi atas keterbatasan anggaran pusat yang berdampak pada pemerintah daerah. “Pajak dan retribusi daerah harus dikelola secara maksimal tanpa membebani masyarakat kelas bawah, terutama mereka yang bekerja di sektor informal,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa pengeluaran daerah harus difokuskan pada program-program yang benar-benar mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat. Untuk pembangunan daerah, ia menyarankan agar pemerintah menjajaki kerja sama dengan sektor swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) agar proyek tetap berjalan tanpa membebani APBD.

Komunikasi Publik dan Reformasi Birokrasi

KH Chriswanto menekankan bahwa di masa krisis, komunikasi yang transparan antara pemerintah dan masyarakat menjadi sangat penting. “Masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas tentang kondisi keuangan daerah, agar tidak terjadi ketidakpercayaan atau keresahan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan tunda bayar akibat defisit anggaran dapat memicu masalah kompleks di daerah. Oleh karena itu, strategi seperti optimalisasi PAD, efisiensi anggaran, serta komunikasi publik yang baik harus diterapkan agar pemerintahan tetap berjalan efektif.

Terakhir, KH Chriswanto mengingatkan pemerintah agar lebih bijaksana dalam merancang program dan menetapkan anggaran ke depan. “Pemborosan harus dihentikan. Perlu ada perubahan budaya birokrasi yang lebih bertanggung jawab dan efisien dalam menggunakan anggaran negara,” pungkasnya.(Ds)