Jakarta (6/6/2025) ldiimuba.or.id – Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menyampaikan apresiasi atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, kebijakan-kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap kenyamanan dan ketenangan para jamaah haji Indonesia.

“Ibadah haji bukan hanya soal kemampuan finansial, tapi juga spiritual, fisik, dan mental. Sejak zaman Rasulullah, haji adalah ibadah yang menuntut kesiapan total. Maka dari itu, kebijakan yang memberi rasa aman dan nyaman bagi jamaah sangat patut diapresiasi,” ujar KH Chriswanto.

Salah satu kebijakan yang ia soroti adalah peresmian Terminal Haji dan Umrah 2F di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada 4 Mei 2025. Terminal khusus ini dirancang untuk meningkatkan pelayanan kepada jamaah, agar mereka tidak lagi berdesakan atau duduk di lantai saat menunggu keberangkatan.

“Terminal ini membuat suasana lebih tertib dan nyaman. Jamaah dapat memulai perjalanan haji dengan kondisi psikologis yang lebih tenang,” ujarnya.

Terminal 2F juga menjadi bagian dari skema Makkah Route, di mana 10 konter imigrasi Arab Saudi tersedia langsung di Bandara Soekarno-Hatta. Dengan sistem ini, jamaah haji Indonesia mendapatkan cap imigrasi sebelum terbang, sehingga tidak perlu antre ulang saat tiba di Arab Saudi.

KH Chriswanto juga menekankan pentingnya pembenahan layanan setelah jamaah tiba di Tanah Suci, mengingat masih sering terjadi persoalan seperti kehilangan koper, rebutan kamar, hingga lemahnya koordinasi antarkelompok.

“Di era media sosial, keluhan jamaah bisa dengan cepat tersebar luas. Maka pelayanan harus semakin proaktif dan responsif,” tegasnya.

Ia menyambut baik rencana pembangunan kampung haji yang digagas Presiden Prabowo. Menurutnya, inisiatif tersebut akan meningkatkan koordinasi dan pelayanan jamaah dengan memusatkan aktivitas di satu lokasi.

DPP LDII melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) juga terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan. “Kami minta seluruh pengurus KBIHU di bawah LDII untuk memperhatikan setiap kebutuhan jamaah dan meminimalkan keluhan,” katanya.

Menanggapi wacana pembentukan kementerian atau lembaga baru khusus haji dan umrah, KH Chriswanto menyatakan dukungan penuh selama lembaga tersebut dikelola secara efisien, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia juga menyambut baik wacana penurunan biaya haji. Menurutnya, hal itu sangat mungkin dilakukan melalui pengelolaan dana yang lebih kreatif dan transparan.

“Dana haji bukan hanya tanggung jawab duniawi, tapi juga akhirat. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan penuh amanah,” tutupnya.(Ds)