Jakarta (9/2).ldiimuba.or.id Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2025, DPP LDII menegaskan pentingnya peran media dalam pembangunan nasional. Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menyoroti kontribusi besar pers dalam menyampaikan informasi serta mengawal kebijakan publik.

“Sejak era perjuangan hingga pascareformasi, tanpa keberadaan media, masyarakat akan kesulitan mengakses informasi yang penting untuk kehidupan sehari-hari,” ujar KH Chriswanto dalam keterangannya, Minggu (9/2/2025).

DPP LDII menyatakan dukungannya terhadap kebebasan pers yang bertanggung jawab. Menurut KH Chriswanto, pers yang bebas berperan sebagai pilar demokrasi yang dapat mengoreksi kebijakan pemerintah serta menyuarakan kepentingan publik.

“Tahun ini, tema Hari Pers ‘Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa’ sangat relevan dengan program pemerintah dalam memajukan sektor pangan. Kemandirian dan kedaulatan pangan adalah isu strategis yang harus menjadi prioritas nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa LDII telah memasukkan ketahanan pangan sebagai salah satu dari 8 Bidang Pengabdian LDII untuk Bangsa. Hal ini menunjukkan komitmen LDII dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

“Dengan peran aktif media dalam memberitakan berbagai persoalan pangan, pemerintah dapat lebih tepat dalam mengambil langkah kebijakan,” katanya.

Pers sebagai Pilar Demokrasi dan Pengawal Ketahanan Pangan

Sementara itu, Ketua DPD LDII Musi Banyuasin, H. Daud Sobri, menegaskan bahwa pers memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui edukasi, informasi, hiburan, dan kontrol sosial.

“Pers harus terus berperan dalam memberitakan capaian pembangunan dengan dukungan serta masukan yang konstruktif. Namun, pers juga harus tetap kritis agar pemerintah bisa terus memperbaiki kekurangan dan meningkatkan keberhasilannya,” ujar H. Daud Sobri.

Menurutnya, pers berperan dalam membentuk masyarakat madani, di mana organisasi kemasyarakatan seperti LDII dapat secara maksimal membantu pemerintah dalam membangun bangsa. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers menjadi saluran aspirasi publik, tetapi tetap harus mengedepankan tanggung jawab dan kepentingan nasional.

“Pers harus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, menghindari pemberitaan yang bias atau menghakimi, serta selalu menerapkan prinsip cover both sides, cek dan ricek, serta etika jurnalistik yang baik,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya akses informasi bagi pers dalam menjalankan tugasnya. Tanpa kebebasan pers yang sehat, demokrasi tidak akan berjalan dengan baik.

“Sebagai penjaga demokrasi, pers harus menjadi saluran komunikasi yang jernih antara pemerintah dan rakyatnya. Pers juga berhak memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan yang tidak berjalan dengan semestinya,” jelasnya.

Ketahanan Pangan sebagai Isu Strategis Nasional

Di abad ke-21, tantangan ketahanan pangan semakin kompleks akibat perubahan iklim dan berkurangnya lahan pertanian. Hal ini menjadikan pangan sebagai alat diplomasi internasional yang menentukan daya tawar Indonesia di dunia.

Tema Hari Pers Nasional 2025 dinilai selaras dengan program kerja pemerintah, termasuk proyek food estate untuk mencapai kemandirian pangan. Program ini membutuhkan sinergi dari seluruh elemen bangsa, termasuk media.

“Pers dapat menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial, memberikan masukan, serta melaporkan berbagai kendala yang menghambat program ketahanan pangan. Harapannya, pemberitaan media dapat membantu pemerintah menyukseskan agenda pembangunan nasional,” pungkas H. Daud Sobri.

Melalui sinergi antara pers, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemandirian pangan yang berdampak pada kesejahteraan petani, peternak, nelayan, dan masyarakat luas. Dengan kebebasan pers yang sehat dan bertanggung jawab, media akan terus menjadi pilar utama dalam mewujudkan bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera.

Lines Muba.