Jakarta, (9/2)— Ketua Umum DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) KH Chriswanto Santoso menegaskan pentingnya independensi pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Menurutnya, pers harus berpihak pada kepentingan rakyat dan terbebas dari tekanan serta kepentingan politik maupun kekuasaan.

Pernyataan tersebut disampaikan KH Chriswanto dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh setiap 9 Februari. Pada HPN 2026, tema yang diangkat adalah “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat.”
Ia menilai, demokrasi sejatinya bertumpu pada kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, pers yang sehat adalah pers yang mampu menyuarakan nilai-nilai moral dan nurani masyarakat, sesuai dengan kebutuhan nyata di tingkat akar rumput.

“Jika pers sudah terkontaminasi kepentingan politik, apalagi digunakan untuk menekan rakyat, maka itu bukan pers yang diharapkan masyarakat,” ujar KH Chriswanto, Minggu (8/2/2026).
Ia mengingatkan, ketika pers dijadikan alat propaganda kekuasaan, fungsi pers sebagai pilar demokrasi akan rusak. Pers seharusnya menyajikan informasi yang valid, berimbang, serta mampu menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Pers harus membawa nilai-nilai nurani masyarakat, bukan sekadar framing kepentingan tertentu. Informasi yang disampaikan harus jujur dan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun otoritas,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, KH Chriswanto juga menyinggung peran LDII sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) berbasis dakwah Islam dalam mendukung kemajuan pers. Menurutnya, ormas Islam merupakan representasi riil masyarakat karena bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan di lapangan.

“Ormas adalah pembawa aspirasi masyarakat. Karena itu, ormas juga harus bebas dari kepentingan kekuasaan dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, ormas memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Ormas berperan menyampaikan aspirasi dari bawah ke atas, sekaligus meneruskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat melalui komunikasi yang sehat dan berimbang, termasuk melalui media massa.

“Ormas yang paling tahu persoalan di lapangan adalah ormas itu sendiri,” ujarnya.

Lebih lanjut, KH Chriswanto menyoroti tantangan berat yang dihadapi pers saat ini, terutama dengan kehadiran media sosial. Tantangan tersebut meliputi aspek bisnis, kecepatan arus informasi, hingga tekanan dari warganet.
“Media massa sering kali kalah cepat dan kalah ‘berisik’ dibanding media sosial. Muncul anekdot, no viral no justice,” ungkapnya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa media sosial juga menyimpan risiko besar jika masyarakat tidak mampu membedakan antara hoaks dan false truth atau kebenaran yang dipelintir melalui framing kepentingan tertentu.
Dalam konteks ini, media arus utama dinilai memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kebenaran faktual dan kredibilitas informasi.

“Media massa harus menjadi rujukan informasi yang valid dan terpercaya. Media tidak boleh terbawa arus framing kepentingan ekonomi maupun politik yang dapat merusak independensinya,” tegasnya.

KH Chriswanto berharap, ke depan pers mampu terus menjaga kemandirian, menjunjung tinggi kejujuran, serta menyajikan informasi yang akurat dan faktual. Dengan demikian, masyarakat dan pemerintah dapat mengambil keputusan secara tepat demi terwujudnya bangsa yang berdaulat dan kuat.(ds)

Lines Jakarta editor Daud sobri